Biaya Pengobatan Pasien Virus Corona dan Semua PIE Ditanggung Negara

Penyakit Infeksi Emerging (PIE), termasuk di dalamnya adalah COVID-19, merupakan ancaman besar bagi keamanan kesehatan global, karena selain dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu wilayah, juga berpotensi menyebabkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Jika suatu penyakit sudah dinyatakan sebagai KKMMD oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seringkali karena penyakit tersebut berpotensi mengalami penyebaran yang cepat, menimbulkan banyak kematian, bahkan potensi kerugian ekonomi yang besar.

Oleh karena itu, peran Negara untuk menanggung seluruh biaya perawatan dan penanggulangan bagi semua pasien PIE, termasuk pasien virus corona, sejak dinyatakan yang bersangkutan merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) atau suspek. Apabila selanjutnya hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan terkonfirmasi positif PIE, maka seluruh biaya pengobatannya juga dijamin oleh negara.

Jenis-jenis PIE disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016, antara lain: Poliomielitis; Penyakit virus ebola; Penyakit virus MERS; Influensa A (H5N1)/Flu burung; Penyakit virus hanta; Penyakit virus nipah; Demam kuning; Demam lassa; Demam congo; Meningitis meningokokus; dan penyakit infeksi emerging baru.

Download Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2016 disini.

Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) yang belakangan diberi nama COVID-19 ini juga telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 yang ditetapkan pada 4 Februari 2020 lalu. Di dalam keputusan juga dijelaskan bahwa semua upaya penanggulangan COVID-19, termasuk biaya perawatan pasiennya ditanggung oleh Negara.

Download Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 104 Tahun 2020 disini.

Dalam Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/104/2020 tersebut dinyatakan bahwa upaya penanggulangan meliputi: a) komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan bepergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih sehat, dan antisipasi penularan; b). melakukan kesiapsiagaan, deteksi, serta respon di pintu masuk negara dan di wilayah; c). penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan; serta d). pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) atau COVID-19.

Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara rinci, pembebasan biaya pasien PIE dijelaskan dalam Permenkes No. 59 Tahun 2016 berlaku dengan ketentuan situasi di luar kejadian wabah. Dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek (baca: pasien dalam pengawasan) hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium dan/atau dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal. Pembebasan biaya juga meliputi komponen biaya administrasi pelayanan; pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter; pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis; obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; rujukan; dan pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan).

Jadi, bagi Anda yang keluarganya menderita gejala yang mengarah kepada COVID-19 (baca gejalanya disini), setelah dokter di Rumah Sakit rujukan mendiagnosis sebagai PDP atau suspek, maka sejak saat itu pasien sudah berada di dalam tanggungan negara. Bekerjasamalah yang baik dengan petugas kesehatan di Rumah Sakit rujukan tersebut untuk melengkapi berbagai kelengkapan administrasi yang diperlukan. Tetaplah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar Anda.

 116,326 total views,  116 views today

Like this Article? Subscribe to Get our news update for FREE!

Post Author: AMN

12 thoughts on “Biaya Pengobatan Pasien Virus Corona dan Semua PIE Ditanggung Negara

    HENDRA

    (March 15, 2020 - 09:23)

    “sejak dinyatakan yang bersangkutan merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) atau suspek. Apabila selanjutnya hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan terkonfirmasi positif PIE, maka seluruh biaya pengobatannya juga dijamin oleh negara.”

    dan

    “Jadi, bagi Anda yang keluarganya menderita gejala yang mengarah kepada COVID-19 (baca gejalanya disini), setelah dokter di Rumah Sakit rujukan mendiagnosis sebagai PDP atau suspek, maka sejak saat itu pasien sudah berada di dalam tanggungan negara. Bekerjasamalah yang baik dengan petugas kesehatan di Rumah Sakit rujukan tersebut untuk melengkapi berbagai kelengkapan administrasi yang diperlukan. Tetaplah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar Anda”

    untuk konfirmasi saja kak,
    kalau ternyata dinyatakan suspek, lalu melakukan perawatan, namun setelah di lakukan pemeriksaan swab namun hasil menyatakan NEGATIF, apa biaya masih di tanggung negara?

    terimakasih

      Muchtar Nasir

      (March 16, 2020 - 06:40)

      Biaya yang ditanggung negara adalah sejak dinyatakan suspek. Jika hasilnya negatif, maka pemerintah menanggung biaya perawatan hingga hasilnya negatif tersebut, selanjutnya biaya ditanggung oleh masing-masing pasien sesuai kemampuannya. Namun bila positif, maka biaya perawatan hingga pasien sembuh atau meninggal (termasuk pemulasaraan jenazahnya) akan ditanggung negara. Demikian penjelasannya. Terima kasih

    Amelia

    (August 11, 2020 - 00:45)

    Malam pak, mau bertanya, tante saya diisolasi dan hasil swab test pertama, kedua, ketiga, semua dinyatakan negatif. Sudah 3minggu lebih, tante saya juga sudah tidak batuk sama sekali. Boleh diinfo, kenapa masih tidak diperbolehkan pulang? Bahkan diminta untuk swab test ke4.

    Terimakasih..

      AMN

      (August 24, 2020 - 10:08)

      Sesuai Kepmenkes no 413/2020, seharusnya tidak diperlukan lagi swab untuk follow up. cukup isolasi mandiri/perawatan selama 10 hari plus 3 hari setelah gejalanya reda, pasien sudah bisa dinyatakan selesai isolasi.

    Daniel Simbolon

    (August 21, 2020 - 10:31)

    Mohon maaf,, saya mw bertanya bagaimana klo pasien yg sdh di nyatakan positif melalui hasil swab test, kemudian pasien ini memilih utk isolasi mandiri di RS swasta., Apakah biaya obat, isolasi termasuk jasa dokter di RS tsb ditanggung jg oleh pemerintah??
    Mohon pencerahannya., Terimakasih

      AMN

      (August 24, 2020 - 10:02)

      Isolasi mandiri dilakukan di rumah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk biaya klaim pengobatan kasus suspek dan konfirmasi dilakukan di RS rujukan yang sudah ditentukan pemerintah.

    Dolly

    (October 13, 2020 - 13:11)

    Saudara saya masuk RS, rapid tes negatif, foto torax Jantung, tp dokter hrs swab ada indikasi suspek, pihak RS minta persetujuan isolasi Di RS, kami setujui, pasien sdh 20thn sakit gila. 1 hr sesudah swab pasien meninggal,dikarenakan masuk isolasi dan ada pernyataan dokter indikasi suspek, jenazah sesuai protokol Corona. Pertanyaan saya : apakah pihak RS ada memberi dana ke keluarga almarhum, meninggal bkan Corona tp di kubur sesuai protokol Corona.

      AMN

      (October 13, 2020 - 15:55)

      Turut berduka atas meninggalnya Saudara Anda. Untuk perlakuan saat masuk RS memang perlu disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Bila ditemukan gejala COVID-19 memang perlu dilakukan swab. Selanjutnya sambil menunggu hasil swab, pasien memang harus menjalani protokol isolasi untuk menghindari risiko penularan. Bila hasil swab belum keluar dan pasien meninggal, maka untuk menghindari risiko penularan jika ternyata pasien terkonfirmasi COVID-19, pemulasaraan jenazah dilakukan mengikuti protokol COVID-19. Bila pasien sudah dinyatakan suspek COVID-19 di RS rujukan/RS perawata COVID-19, maka semua biaya perawatan hingga pemulasaraan ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No 446/2020.

    Anita

    (October 19, 2020 - 07:06)

    Salam… Pasien suspek covid. Hasil swab pcr belum keluar. Masuk RS swasta dengan diagnosa demam berdarah. Menggunakan asuransi prudxxxxxx.

    Hasil swab keluar setelah 3 hari dirawat di RS = positip covid. Keluarga minta pindah ke RS rujukan. Tp dari pihak RS mengatakan tidak perlu pindah ke RS rujukan tidak apa. Karena kasusnya sedang. Jika memang berat baru akan dirujuk. Jadi pasien tetap tidak pindah dengan pertimbangan agar tidak ribet.
    Apakah biaya obat, dokter, lab ditanggung pemerintah sejak pertama masuk RS sebelum hasil
    PCR sebagai keluar?
    Keluarga sudah menanyakan perihal pembiayaan nya apakah bisa dari kemenkes RI. Namun pihak RS belum memberitahu apakah bisa atau tidaknya mendapat pembiayaan dari pemerintah.
    Apakah kami salah prosedur ? Dan bagaimana cara mendapatkan bantuan dr pemerintah jika ternyata pihak RS swasta tersebut menolak usulan kami dan tetap bersikukuh agar menggunakan biaya sendiri dan asuransi swasta kami yang jumlahnya kecil. Mengingat covid termasuk PIE , perawatan cukup lama dan biaya yang cukup besar. . Terimakasih

      AMN

      (October 21, 2020 - 19:30)

      Bila pasien sudah dinyatakan suspek oleh dokter dan diambil swab, maka pembiayaan sudah ditanggung negara hingga pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Terimakasih.

    Fahrul

    (November 28, 2020 - 08:53)

    Selamat pagi dok. Istri sy rawat inap di rs swasta sejak tgl 27 Nop 2020. hasil rapid negatif per tgl 27 Nop 2020. Dokter setempat meminta untuk swab. Apakah perlu dilakukan test swab kembali jika hasil rapidnya negatif? jika hasilnya positif apakah tetap dirawat dirs ini dgn pembiayaan dr pemerintah? Mohon jawaban segera dok.

      AMN

      (November 28, 2020 - 16:50)

      Pengambilan swab harus dengan indikasi medis, seperti terdapat keluhan demam, batuk, sesak, dan atau ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Rapid test dipergunakan hanya jika dilakukan serosurvey, dan bukan untuk skrining. Bila pun hasil rapid test non reaktif, bisa dikatakan bahwa tidak terdapat antibodi COVID-19, namun belum dapat dikatakan pernah terinfeksi COVID-19.
      Terima kasih, semoga sehat selalu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.